PN Kota Agung Batalkan Penetapan Tersangka Dua Warga, IKADIN Lampung Apresiasi Advokat LBH Tanggamus

TANGGAMUS – Pengadilan Negeri Kota Agung mengabulkan permohonan pra-peradilan yang diajukan Heldawati dan Arma Suri terhadap Polres Tanggamus, dalam sidang yang di gelar di Pengadilan setempat, Selasa, (5/5). Hakim tunggal Diyan, S.H., M.H., dengan panitera Edrian Saputra, S.H., M.H., menyatakan penetapan tersangka terhadap kedua pemohon tidak sah dan dibatalkan, termasuk surat perintah penyidikan atau sprindik yang mendasarinya.

Para pemohon diwakili oleh Sherli Dian Meiliyandi, S.H., M.H. dan Nuzirwan, S.H. dari LBH Tanggamus. Keduanya juga merupakan Ketua dan Sekretaris DPC IKADIN Kabupaten Tanggamus. Sementara pihak termohon hadir melalui perwakilan kuasa hukum, Bidkum Polda Lampung, dan Bidkum Polres Tanggamus.

Dalam amar putusan, pengadilan juga memerintahkan pemulihan dan rehabilitasi nama baik Heldawati dan Arma Suri. Kuasa hukum pemohon menyatakan bersyukur atas putusan tersebut karena dinilai menjadi koreksi terhadap proses penegakan hukum yang tidak memenuhi ketentuan hukum acara pidana.

Menurut kuasa hukum, penetapan tersangka terhadap para pemohon tidak sah karena tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026.

“Kuasa hukum pemohon masih akan mempelajari salinan putusan dan bermusyawarah dengan para pemohon untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk kemungkinan melaporkan penyidik Polres Tanggamus ke mekanisme etik terkait penanganan perkara dugaan penganiayaan tersebut” ujar Sherli Dian.

Sementara itu, Ketua DPD IKADIN Lampung, Penta Peturun, S.Sos., S.H., M.H., memberikan apresiasi kepada Sherli Dian Meiliyandi dan Nuzirwan sebagai Advokat Pejuang.

“Mereka telah menunjukkan bahwa advokat adalah garda terdepan penjaga konstitusi dan pembela hak asasi manusia, terutama bagi masyarakat kecil yang membutuhkan perlindungan hukum,” ujar Penta Peturun.

Penta menilai, putusan tersebut bukan hanya kemenangan Heldawati dan Arma Suri, tetapi juga penegasan bahwa setiap tindakan penegakan hukum harus tunduk pada konstitusi, KUHAP, dan prinsip perlindungan martabat manusia.