Anggaran Triliunan MBG di Lampung Diminta Maksimal Serap Hasil Pertanian Lokal

Bandar Lampung — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung dinilai memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menegaskan bahwa program tersebut harus mampu memberikan dampak nyata bagi petani lokal.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Satgas dan Koordinator Wilayah MBG Lampung, Senin (20/4/2026). Dalam forum tersebut, Ahmad Basuki menyoroti besarnya aliran anggaran MBG yang diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun per bulan di Lampung.

Menurutnya, nilai anggaran tersebut tidak boleh hanya berputar sebagai program konsumtif, tetapi harus diarahkan menjadi instrumen penguatan ekonomi daerah. Terlebih, sebagian besar anggaran MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan.

“Sekitar 70 persen anggaran digunakan untuk bahan baku makanan. Ini peluang besar untuk menyerap hasil pertanian lokal,” ujarnya.

Ia menambahkan, meskipun program MBG merupakan kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan tidak melalui mekanisme OPD, daerah tetap memiliki ruang untuk mengoptimalkan manfaat ekonominya.

Ahmad Basuki juga mengingatkan agar rantai pasok bahan pangan tidak didominasi oleh produk luar daerah maupun industri besar. Menurutnya, jika hal tersebut terjadi, maka tujuan pemberdayaan ekonomi lokal akan sulit tercapai.

Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, menyampaikan bahwa saat ini terdapat 1.071 dapur MBG yang telah beroperasi di Lampung. Selain itu, sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.

Ia menjelaskan, setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Bahkan, dalam kebijakan terbaru, tenaga pendidik juga telah masuk sebagai penerima manfaat program.

Namun demikian, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah operasional dapur yang belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia dan administrasi.

Selain itu, keluhan terkait variasi menu makanan juga masih menjadi catatan. Keterbatasan kemampuan penyedia serta kendala distribusi bahan baku menjadi faktor utama yang memengaruhi hal tersebut.

Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi, agar program MBG tidak hanya sukses sebagai program pemenuhan gizi, tetapi juga mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal di Provinsi Lampung.